Jakarta, Kompas - Pemerintah mengharapkan jajaran Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kekompakan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara menjadi salah satu penentu kesuksesan pemilu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 tidak mudah. Sebab, untuk pertama kali, pemilu lima kotak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legistatif serta kepala daerah dilakukan di tahun yang sama. Situasi ini sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya sehingga tantangan bagi KPU dan Bawaslu menjadi tidak mudah.
Menurut Tito, KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen tidak akan mudah menjalankan semua tahapan pemilu. Sebab, ada banyak jajaran KPU dari tingkat pusat hingga petugas di tempat pemungutan suara (TPS) yang jumlahnya hampir 2 juta orang. Semuanya harus memiliki persepsi yang sama agar bisa menjalankan tahapan pemilu dengan baik.
”Apakah KPU mampu menjawab tantangannya untuk menyamakan persepsi sebanyak 2 juta orang agar benar-benar obyektif dan adil? Saya enggak yakin dan itu jadi tantangan,” ujar Tito, saat menghadiri Doa Bersama Pemilu Damai Tahun 2024 di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (31/08/2023).
Oleh karena itu, ia berpesan kepada KPU agar mampu membuat program dengan benar, adil, dan tepat membuat tahapan. Seluruh rencana dan program tersebut juga harus bisa dilaksanakan oleh semua jajaran KPU dari tingkat pusat sampai daerah dengan persepsi yang sama.
Tito mengingatkan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga tidak mudah. Sama seperti KPU, jajaran Bawaslu juga jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menyamakan persepsi seluruh penyelenggara sampai pengawas tingkat TPS.
Di sisi lain, ia berharap peserta pemilu berkompetisi dengan sehat. Mereka harus siap menang juga kalah. Pemerintah akan menyiapkan sarana dan prasarana, anggaran, dan membantu distribusi logistik pemilu. Begitu pula aparat keamanan harus mampu mendeteksi, mengantisipasi, membuat rencana operasi, dan mengeksekusi dengan baik agar bisa mencegah terjadinya gangguan keamanan.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, pemilu dapat dilihat dari tiga sudut pandang. Pertama, pemilu sebagai peristiwa politik dalam rangka pengisian jabatan kenegaraan. Kedua, pemilu sebagai peristiwa ekonomi karena melibatkan banyak orang dengan kontribusi ekonomi yang besar. Ketiga, sebagai peristiwa kebudayaan. ”Namun, pemilu hasilnya selalu tidak bisa diprediksi,” ujarnya.
Jakarta, 1 September 2023
Riza Fathoni